MeKo|| Lampung
MESKIPUN Lampung kaya akan sumber daya alam, beberapa faktor dapat menyebabkan provinsi ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Beberapa faktor tersebut meliputi pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya investasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Kedua, Faktor kemiskinan terkait yakni, kurangnya Investasi dan Pembangunan Infrastruktur. Kurangnya investasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan di Lampung.
Dengan demikian, meskipun Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar, faktor-faktor tersebut perlu diatasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.
Selain itu, faktor kemiskinan di Provinsi Lampung sejauh ini belum ditemukan sosok pemimpin yang betul-betul memiliki kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Bahkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk mendukung pembangunan bannyak sumber-sumber PAD seperti Retribusi dan pajak bocor dan disimpangkan oleh para oknum untuk memperkaya diri. Kebocoran Retribusi dan Pajak berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Independen Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sangat fantastis dan lebih dari setengah dari PAD yang ada.
Padahal PAD yang kuat dan meningkat memungkinkan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kebocoran retribusi dan pajak merupakan masalah serius yang dapat merugikan pendapatan daerah dan menghambat pembangunan. Potensi kebocoran ini bisa terjadi di berbagai sektor, seperti parkir, reklame, dan pengelolaan izin.
Penyebabnya beragam, mulai dari lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran wajib pajak, hingga praktik korupsi. Seperti beberapa waktu lsejumlah anggota PWDPI Lampung melakukan uji petik di sejumlah titik lokasi sebagai sumber PAD yang dikelola oleh pemerintah provinsi Lampung hasilnya sangat mencengangkan.
Kenapa tidak berdasarkan data atau sumber yang dapat dipercayai pendapatan Retribusi parkir Hannya terealisasi sekitar Rp400 juta setiap tahunnya pendapatan ini tidak sebanding dengan kondisi dilapangan.
Seperti contoh parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul muluk. Setiap hari tidak kurang dari 1000 kendaraan roda empat dan roda dua. Untuk pengguna parkir jam pertama dikenakan 3000 . Jika dikalikan 1000 x 3000 setiap hari x 30 Hari x 12 bulan, pendapatan setiap tahun mencapai Rp1 Miliar.
Untuk pendapatan parkir di RSUDAM saja sudah melebihi realisasi PAD keseluruhan. Belum lagi pendapatan parkir PKOR, rumah sakit jiwa kurungan nyawa. Kedua lokasi tersebut setiap hari nya masing-masing tidak kurang dari 500 kedaraan.Bahkan masih bannyak lagi sumber-sumber PAD lainnya.
Jadi berdasarkan survei disejumlah tempat sudah bisa diketahui jika PAD Provinsi Lampung mengalami kebocoran yang nilainya bukan sedikit.
Bersambung bagian 2 (Tim Media Group PWDPI).
