MeKo || Tana Toraja
Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terkait pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
Koordinasi tersebut membahas implementasi sembilan program kerja sama ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pertanahan.
Kolaborasi ini mendorong pemerintah meningkatkan tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, serta pengamanan aset daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Mariana Derlan Masia Harahap, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk menghadirkan pengelolaan pertanahan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut juga mendorong pemerintah daerah mempercepat sertifikasi aset, sehingga potensi sengketa dan penyalahgunaan tanah dapat diminimalkan.
Masyarakat memperoleh manfaat melalui kepastian status tanah, administrasi yang lebih tertib, serta pelayanan pertanahan yang semakin terintegrasi.
Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan aset tanah melalui pencatatan, pengamanan, dan pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan.
Selain aspek administrasi, koordinasi tersebut penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang daerah.
Kesesuaian pemanfaatan ruang membantu pemerintah mencegah konflik penggunaan lahan sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berharap kolaborasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dan memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta mendukung pelayanan pertanahan berkualitas,” ujar Mariana.
Implementasi sembilan program membutuhkan konsistensi koordinasi, pertukaran data, pengawasan, serta tindak lanjut dari setiap instansi terkait.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pertanahan yang bersih, tertib, dan mampu mendukung kemajuan Tana Toraja.
“Melalui kolaborasi berkelanjutan, pemerintah menargetkan layanan pertanahan semakin transparan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan aset daerah,” tegas Mariana.
