MeKo || Jawa Barat
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus 28 tahun Reformasi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jawa Barat bersama Digdaya Indonesia dan Riset Resilien Nusantara menyelenggarakan forum diskusi strategis bertajuk *“Jawa Barat Development Outlook: Menyelaraskan Grand Design Nasional, Daerah, dan Aspirasi Publik”*. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan elemen kepemudaan dalam membahas arah pembangunan Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045.
Forum tersebut menghadirkan perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Ryan, akademisi sekaligus Tim Ahli Riset Resilien Nusantara Delpiero Hegelian, serta Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Aam Izus Salam.
Dalam pemaparannya, pihak Bappeda Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa Jawa Barat menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya tingginya angka pengangguran akibat ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri, ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan, persoalan kemiskinan, hingga ancaman krisis lingkungan dan urbanisasi. Meski demikian, Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, investasi produktif, dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Delpiero Hegelian menilai bahwa Jawa Barat merupakan refleksi dari dinamika pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai paradoks pembangunan nasional terlihat nyata di Jawa Barat, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial, industrialisasi yang masih menyisakan ketimpangan wilayah, hingga pembangunan yang berhadapan dengan daya dukung lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi dan proyek fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kualitas hidup yang lebih baik, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Aam Izus Salam menyampaikan bahwa momentum 28 tahun Reformasi harus dimaknai sebagai penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan masyarakat yang kuat dan berbasis kajian. Karena itu, KAMMI Jawa Barat bersama akademisi dan peneliti berupaya menghadirkan ruang diskusi sekaligus menyusun policy brief yang nantinya akan disampaikan kepada Bappeda Jawa Barat sebagai bahan masukan dalam perumusan arah pembangunan daerah ke depan.
