MeKo|| Jakarta
Aktivis Relawan Demokrasi Indonesia (RDI), Penri Sitompul memandang wacana Reformasi Polri sebagai langkah yang keliru dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa.
Menurutnya, wacana ini justru akan melemahkan fungsi serta peran Polri sebagai institusi resmi yang diberi mandat konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Polri harus dikuatkan, bukan dilemahkan,” tegas Penri, Jumat (19/9/25).
Sejarah reformasi telah menegaskan pemisahan TNI dan Polri sebagai konsensus nasional untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat demokrasi. Karena itu, kata Penri setiap upaya yang justru menciptakan kebingungan publik dan membuka ruang intervensi politik terhadap kepolisian harus ditolak.
“Kami juga menyoroti penempatan aparat militer untuk menjaga gedung DPR. Kebijakan tersebut adalah bentuk nyata kemunduran demokrasi. Tugas menjaga objek vital dan gedung negara adalah kewenangan Polri, bukan TNI. TNI memiliki mandat utama menjaga pertahanan dan kedaulatan negara dari ancaman luar, bukan mengambil alih peran kepolisian dalam ranah sipil,” paparnya.
“Kehadiran militer dalam urusan sipil adalah kemunduran demokrasi. TNI jangan masuk ke wilayah Polri. Biarkan Polri menjalankan tugasnya sesuai konstitusi. TNI harus kembali ke barak!,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan, supremasi sipil hanya dapat terjaga bila setiap institusi negara menjalankan fungsi secara proporsional. Polri harus fokus pada keamanan dalam negeri, TNI fokus pada pertahanan negara. Demokrasi bangsa ini tidak boleh mundur akibat kembalinya militer ke ranah sipil.
“Rakyat membutuhkan Polri yang profesional, transparan, modern, dan humanis. Rakyat tidak membutuhkan intervensi militer dalam kehidupan sipil. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa konsisten menjaga amanat reformasi dan tidak mengkhianati sejarah perjuangan demokrasi,” pungkas Penri.
