MeKo|| Jakarta
Perkara dugaan pencurian 10.000 Euro yang menjerat Justin Wong (26) kini menjadi bola panas di ruang publik. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (26/2/2026), tak hanya membahas soal uang yang disebut hilang, tetapi juga membuka perdebatan keras soal ketelitian dan kehati-hatian aparat dalam menangani perkara berlatar konflik personal.
Kuasa hukum terdakwa, Dr. Yuspan Zalukhu, SH, MH, secara terbuka mempersoalkan rangkaian proses penyidikan yang dinilai menyisakan banyak tanda tanya.
Laporan Setelah Putus, Aparat Harusnya Lebih Cermat
Menurut pembela, laporan pidana muncul tak lama setelah Justin meminta mengakhiri hubungan karena perbedaan keyakinan. Momentum ini menjadi titik krusial.
Dalam praktik hukum yang profesional, laporan yang lahir dari konflik pribadi semestinya diuji lebih ketat dan tidak ditelan mentah-mentah. Aparat dituntut objektif, bukan reaktif. Ketergesaan dalam menetapkan tersangka justru berisiko menciptakan persepsi ketidakadilan.
Publik pun bertanya: apakah penyelidikan telah dilakukan secara menyeluruh sebelum status tersangka disematkan?
Dugaan Prosedur yang Tak Sinkron
Di persidangan terungkap bahwa penangkapan disebut terjadi lebih dahulu, sementara surat perintah penangkapan dan penahanan diterbitkan setelahnya. Jika fakta ini terbukti, maka persoalannya bukan sekadar administrasi terlambat.
Dalam sistem hukum modern, prosedur adalah pagar pembatas kekuasaan. Tanpa kepatuhan pada prosedur, tindakan aparat mudah dipersepsikan sebagai langkah sepihak.
Selain itu, dari delapan barang milik terdakwa yang diambil saat penangkapan, hanya satu yang tercatat dalam berita acara penyitaan. Ketidaksinkronan ini memperkuat kritik bahwa dokumentasi hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hak Membaca BAP dan Integritas Pemeriksaan
Justin juga mengaku tidak langsung diberi kesempatan membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani pada tahap awal. Ia baru bisa membaca setelah meminta secara tegas.
Hak membaca BAP bukan detail teknis. Itu adalah mekanisme kontrol agar isi dokumen sesuai dengan keterangan yang diberikan. Jika ada perbedaan, maka integritas pemeriksaan patut dipertanyakan.
Dalam perkara pidana, satu kalimat dalam BAP bisa menentukan arah nasib seseorang.
Bukti 10.000 Euro Masih Diuji
Soal inti dakwaan, kekurangan uang disebut diketahui setelah dana 59.500 Euro dihitung oleh petugas bank tanpa disaksikan langsung oleh pelapor.
Rekaman CCTV diklaim menjadi dasar tuduhan. Namun pembela menyatakan tidak ada tayangan utuh yang secara eksplisit memperlihatkan terdakwa mengambil uang tersebut.
Tanpa visual yang tegas dan tanpa saksi yang melihat langsung, konstruksi dakwaan akan diuji secara ketat di persidangan. Di sinilah profesionalitas jaksa dan objektivitas hakim benar-benar diuji.
Ujian Bagi Sistem, Bukan Sekadar Perkara Pribadi
Kasus ini viral karena menyentuh dua lapisan sensitif: konflik hubungan pribadi dan dugaan ketidaktepatan prosedur hukum. Namun di tengah derasnya opini, prinsip dasar tak boleh dilupakan—praduga tak bersalah dan pembuktian yang sah.
Aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa setiap langkah telah sesuai aturan dan bebas dari pengaruh apa pun. Sementara majelis hakim memegang peran sentral untuk memastikan bahwa putusan kelak berdiri di atas fakta, bukan asumsi.
Perkara ini kini menjadi ujian serius: apakah hukum mampu berdiri kokoh ketika diuji oleh konflik personal dan sorotan publik?
Sidang lanjutan akan menjadi penentu apakah dakwaan ini benar-benar solid atau justru menyisakan celah yang tak bisa diabaikan.
Jurnalis: Romo Kefas
