MeKo || Jakarta
Ichsanuddin Noorsy
Ekonom Strukturalis
Kami meriset dan menulis. Sebab, itulah nadi peradaban yang sesungguhnya. Setahun meriset pemikiran ekopol Soemitro Djojohadikoesoemo, Nusantara Centre menemukan banyak temuan menarik. Kebetulan, subjek riset kali ini adalah ayah kandung Presiden Prabowo Subianto sehingga lebih menarik karena nanti akan ketahuan jalur DNA pemikiran keduanya. Setelah melewati banyak perdebatan, kami minta ekonom Ichsanuddin Noorsy membuat pengantar penajaman dan penalaran. Berikut tulisan pertama dari dua artikel yang menyertai penerbitan buku kami. Sambil menunggu proses penerbitan di percetakan, pengantar ini kami bagi utuh untuk pembaca.
Membaca buku hasil riset yang sedang Anda buka ini menarik. Uraiannya menyajikan pola pikir refleksi, posisi, dan proyeksi. Dalam refleksi, objek tokoh buku ini, Soemitro, mengajak kita memahami bahwa perekonomian kolonial adalah perbudakan. Tentu saja sebagai lanjutan dari penindasan. Karenanya pada kerangka posisi, saat bicara anggaran dan bangun sistem perindustrian, pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mengusulkan model perencanaan pembangunan berjangka waktu melampaui periode elektoral.
Industri dan industrialisasi (hilirisasi), tegasnya, harus merupakan cara mengatasi perekonomian kolonial sekaligus mengarah pada terbentuknya harkat bangsa. Sektor ini bukan saja mengungkit perekonomian nasional, juga membuka lapangan kerja. Produknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Maka anggaran pemerintahan dan sistem perencanaan pembangunan bertujuan membentuk capital formation domestic. Ini wujud keberpihakan struktural.
Hal tersebut tidak mudah dilakukan disebabkan negara berkembang hampir selalu berhadapan dengan kekurangan pembiayaan. Tapi alasan ini pun yang membuka peluang serbuan kolonialisasi dalam bentuk baru. Dalam tesis saya, kehadiran modal asing dan pinjaman luar negeri di negara berkembang merupakan wujud invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, dan inflasi. Muaranya adalah instability dan impoverishment. Tesis ini dapat dirujuk pada buku Economic Hitman-nya John Perkins, Super Imperialism-nya Michael Hudson, dan berbagai buku lainnya yang mengkritik secara tajam westernisasi pembangunan suatu negara.
Maka saat Soemitro berpikir tentang industri sebagai pengungkit perekonomian negara, tokoh yang ikut memberontak pada PRRI/Permesta 1957–1958 menunjukkan model berpikir strukturalis. Dalam ungkapan lain, capital formation domestic adalah pembentukan kapasitas produksi domestik, penguatan kelembagaan negara, mengatasi birokrasi berbelit dan lamban, serta penciptaan keseimbangan sosial. Dalam proyeksi Soemitro, masa depan ekonomi negara terjadi saat negara berinvestasi pada pendidikan dan teknologi. Karena itu ketimpangan keuangan pusat dan daerah adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dengan pendekatan sektoral yang utuh menyeluruh, termasuk pendekatan spasialnya, maka operasi pembentukan modal domestik itu akan memengaruhi rumah tangga dan korporasi. Efek berlapisnya adalah seperti dikampanyekan saat ini, no one leave behind, atau tidak ada yang tertinggal dan tersingkir atau terpinggirkan.
Kerangka berpikir demikian menunjukkan Soemitro tidak berpikir jangka pendek dan nyaris menolak ditundukkan oleh jargon “biarkan pasar mencari keseimbangan sendiri” dan “in the long term we are all death”, suatu ungkapan terkenal dari John Maynard Keynes. Dia sadar pasar tidak netral. Pasar bergerak oleh kekuatan politik dan ekonomi yang ada di belakangnya. Hari ini hal itu terbukti bagaimana Donald Trump menentukan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang sebenarnya tidak mengindikasikan kesetaraan para pihak yang bertransaksi. Sehingga yang muncul adalah eksternalitas negatif dan kegagalan tumbuh berkembangnya keseimbangan sosial ekonomi. Padahal keseimbangan ini bertujuan mengatasi kemiskinan struktural.
Untuk kepentingan mengatasi hal itu dan dalam rangka mengoptimalkan utilitas pasar domestik, Soemitro pun melihat bank layak tunduk pada arsitektur keuangan yang dibangun negara. Perbankan tidak boleh menjadi bayang-bayang pemerintahan. Perspektif anak Margono Djojohadikusumo ini menunjukkan masalah orientasi akumulasi kapital yang berhadapan dengan keseimbangan sosial yang intinya adalah berbagi. Maka Soemitro masuk ke dalam pilihan prioritas antara pertumbuhan lebih dulu atau berbagi sumber daya.
Opsi masalah perencanaan pembangunan itu adalah pembangunan menyeluruh atau parsial. Ini masalah titik keberangkatan membangun dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Justru dengan titik pijak ini, perjalanan panjang yang akan ditapaki bangsa dan negara harus diisi dengan pola pikir strategis untuk suatu jangka waktu panjang.
Sayangnya banyak ekonom yang lebih dulu belajar administrasi publik di Barat lebih mengutamakan melihat kelemahan domestik, berorientasi pada pendapatan fiskal, dalam rancangan industri substitusi impor yang tidak dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945. Mereka, kaum neoliberal itu biasanya berargumen tentang kelemahan modal, tidak punya teknologi, struktur pasar yang belum sehat, rendahnya produktivitas, dan layanan birokrasi yang lamban berbelit.
Memang di awal Orde Baru berkuasa, Indonesia sudah menghadapi tekanan struktural karena warisan kolonial. Yakni membayar utang 4,3 miliar gulden yang diperjanjikan dalam Konferensi Meja Bundar, masuk kembali menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, akrab dengan pemodal melalui UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, memberi ruang bergerak nyaman bagi Freeport dan perusahaan minyak AS, serta patuh pada model perbankan Barat.
Sebagian ekonom dari Barat menyebut kebijakan era Soeharto adalah liberalisasi setengah hati. Padahal dengan devaluasi rupiah sebanyak tujuh kali, hal itu menunjukkan perekonomian Indonesia dalam tekanan struktural eksternal yang kuat. Tekanan ini bermula dari desain State Department of USA pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang kemudian menjadi UU No. 9 Tahun 1949.
Segelintir ekonom dan kalangan intelektual lainnya menyadari tekanan struktural itu karena IMF, Bank Dunia, dan WTO (dahulu GATT) adalah lembaga yang menjajah melalui sistem perekonomian, standarisasi indikator, instrumentasi kelembagaan dan ukuran kepatuhan, serta timbangan reputasi. Teknokrat arus utama bersedia menjadi kaki tangan asing. Bukan hanya itu, kalangan media, pebisnis, tokoh politik, dan penegak hukum juga bermental terjajah. Indonesia secara sistematik struktural terjajah dalam dua pendekatan, yakni ekonomi dan pendidikan. Fondasi keterjajahan pada perekonomian dibangun dimulai 1950 sehingga perekonomian pola kolonial nyaris berkesinambungan.
Dalam sebuah seminar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sekitar tahun 2015 dengan pembicara kunci Menko Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur BI Agus Martowardoyo, Menkeu Sri Mulyani, dan Kapolri Tito Karnavian muncul semacam kebanggaan terselubung bahwa di tengah gejolak perekonomian, neraca perdagangan Indonesia surplus USD 18,55 miliar. Surplus itu karena Indonesia masih mengekspor barang mentah. Sebagai pembahas saya menyahuti, jika ekspornya seperti itu, maka Indonesia belum keluar dari perekonomian kolonial.
Di saat yang sama nilai tukar terus melemah. Sejak 1997/1998 hingga tulisan ini dibuat, rupiah terus mengalami depresiasi 9,38 persen per tahun. Substitusi impor pun belum sepenuhnya membawa hasil. Yang terjadi malah deindustrialisasi dini yang kami ingatkan sejak 2008. Maka tekanan struktural itu mustahil diatasi dengan model pembangunan yang pola pikirnya, investasi, dan teknologinya dari Barat.
Demikianlah posisi lemah secara ekonomi struktural itulah, merefleksikan dan memproyeksikan pikiran Soemitro Djojohadikoesoemo menjadi sangat penting. Terlebih, beliau adalah “begawan ekonomi” yang ikut memengaruhi pola pikir presiden hari ini. Dan, pada artikel lanjutannya, kita akan kupas lebih serius.(*)
