MeKo || Jakarta
Oleh Kefas Hervin Devananda
Bogor – Pemilu 2024 telah selesai. Rakyat sudah berbicara. Mandat sudah diberikan. Tetapi yang kini mengemuka bukan lagi soal siapa yang menang, melainkan untuk siapa kemenangan itu benar-benar digunakan.
Apakah untuk menjalankan amanah rakyat hari ini?
Atau untuk mulai menabung posisi menuju 2029?
Di atas kertas, ekonomi Indonesia terlihat stabil. Pertumbuhan berada di kisaran lima persen. Tingkat pengangguran disebut menurun. Narasi optimisme terus digaungkan. Namun di bawah angka-angka makro itu, nurani rakyat tidak selalu merasakan hal yang sama.
Data resmi menunjukkan sekitar 24 juta warga Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jutaan lainnya bekerja di sektor informal tanpa kepastian upah dan perlindungan sosial. Harga kebutuhan pokok naik perlahan tapi pasti. Biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi beban. Generasi muda lulus sekolah dengan harapan tinggi, namun pasar kerja belum sepenuhnya siap menampung mereka.
Angka pertumbuhan bisa naik.
Tetapi daya beli bisa tetap tertekan.
Statistik bisa terlihat baik.
Tetapi kecemasan rakyat tetap nyata.
Di tengah situasi seperti ini, politik seharusnya hadir sebagai solusi. Namun yang sering terlihat justru sebaliknya: konsolidasi kekuatan, reposisi figur, penguatan citra, serta kemunculan partai-partai baru yang mengklaim mewakili generasi muda.
Representasi anak muda menjadi kata kunci yang populer. Namun mewakili bukan sekadar soal usia atau gaya komunikasi digital. Anak muda tidak hanya membutuhkan narasi “kita generasi perubahan”. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, akses modal usaha, pendidikan yang relevan, dan sistem yang memberi ruang inovasi tanpa harus terjebak birokrasi.
Jika nuansa 2029 mulai lebih sering dibicarakan dibanding penyelesaian masalah hari ini, maka ada yang perlu dikoreksi.
Sebab mandat rakyat bukan tiket politik lima tahunan.
Ia adalah tanggung jawab harian.
Rakyat tidak memilih untuk menyaksikan elite menyusun skenario masa depan sambil menunda penyelesaian persoalan hari ini. Mereka memilih agar kebutuhan dasar terpenuhi, agar harga stabil, agar lapangan kerja tersedia, agar hukum memberi rasa aman.
Demokrasi memang memberi ruang untuk bersiap. Tetapi ketika persiapan lebih dominan daripada pelaksanaan, yang terjadi adalah demokrasi yang sibuk menghitung peluang, bukan memperbaiki keadaan.
Dan di sinilah satire itu terasa pahit:
Ketika rakyat menghitung uang belanja yang makin tipis,
politik justru menghitung peluang 2029.
Ketika keluarga kecil berjuang menjaga dapur tetap menyala,
elite sibuk menjaga elektabilitas tetap menyala.
Mandat rakyat adalah soal keberanian bekerja sekarang.
Mandat 2029 adalah soal ambisi memimpin nanti.
Keduanya tidak salah. Tetapi yang membedakan negarawan dan sekadar politisi adalah urutan prioritasnya.
Sejarah tidak mencatat siapa yang paling cepat memulai kampanye berikutnya.
Sejarah mencatat siapa yang berani menyelesaikan tanggung jawabnya.
Maka pertanyaan itu tetap berdiri, sederhana namun menohok:
Yang sedang dijalankan hari ini
mandat rakyat, atau mandat 2029?
