MeKo||Bogor
Demokrasi Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari akar budaya panjang bangsa ini—dari tradisi musyawarah di balai desa, dari rembug kampung yang menempatkan semua warga setara, dari nilai gotong royong yang menolak meninggalkan siapa pun di belakang. Dalam kearifan lokal kita, keputusan terbaik bukanlah yang paling cepat, melainkan yang paling adil dan diterima bersama.
Karena itu, ketika kita berbicara tentang sistem pemilu dan ambang batas parlemen, sesungguhnya kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka persentase. Kita sedang membicarakan amanah. Setiap suara yang dicoblos di bilik pemilu bukan hanya pilihan politik, melainkan titipan harapan tentang masa depan, tentang keadilan, tentang kesejahteraan bersama.
Dan amanah itu bukan hanya nilai budaya—ia dijamin oleh konstitusi.
Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Konstitusional
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kata “adil” dalam konteks ini tidak bisa dimaknai secara sempit hanya sebagai kejujuran proses. Keadilan juga menyangkut bagaimana hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara proporsional. Demokrasi tidak berhenti pada proses pemungutan suara; ia harus berlanjut dalam bentuk representasi yang nyata dan bermakna.
Secara teknis, sistem pemilu Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem proporsional untuk pemilihan anggota DPR. Namun undang-undang yang sama juga mengatur adanya ambang batas parlemen sebagai syarat partai politik untuk memperoleh kursi di DPR.
Di sinilah muncul ruang perdebatan: bagaimana menyeimbangkan prinsip proporsionalitas dengan kebijakan ambang batas?
Proporsionalitas dan Efek Mayoritarian Terselubung
Dalam teori politik, sistem proporsional dirancang untuk mengakomodasi keragaman masyarakat. Arend Lijphart menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural, sistem yang inklusif justru lebih stabil dalam jangka panjang karena memberi ruang bagi berbagai kelompok untuk terwakili.
Namun Giovanni Sartori mengingatkan bahwa sistem multipartai yang terlalu terfragmentasi dapat menyulitkan pembentukan pemerintahan yang efektif. Dari sudut pandang ini, ambang batas dipandang sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian agar stabilitas terjaga.
Di Indonesia, perdebatan ini menjadi konkret ketika ambang batas yang tinggi berpotensi menyebabkan jutaan suara sah tidak terkonversi menjadi kursi. Fenomena ini dikenal sebagai wasted votes—suara yang secara hukum sah, tetapi tidak menghasilkan representasi.
Secara formal, sistem tetap berjalan. Secara administratif, tidak ada pelanggaran. Namun secara substantif, muncul pertanyaan: apakah seluruh spektrum aspirasi rakyat benar-benar terwadahi?
Stabilitas dan Keadilan dalam Perspektif Budaya
Budaya Indonesia mengajarkan bahwa stabilitas tidak boleh dipisahkan dari rasa keadilan. Dalam musyawarah desa, suara minoritas tetap didengar. Dalam tradisi adat, keputusan diambil dengan mempertimbangkan harmoni bersama, bukan sekadar suara mayoritas.
Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, perwakilan bukan sekadar hasil mekanisme teknis, melainkan perwujudan kebijaksanaan kolektif.
Jika sistem pemilu terlalu menyederhanakan pilihan politik hingga menghilangkan jutaan suara, maka semangat musyawarah yang menjadi ruh bangsa perlu direnungkan kembali. Stabilitas yang mengorbankan representasi luas berisiko menciptakan jarak antara rakyat dan institusi politik.
Sebaliknya, sistem yang terlalu longgar tanpa desain kelembagaan yang kuat juga dapat menciptakan kebuntuan. Maka tantangannya bukan memilih antara stabilitas atau inklusivitas, tetapi menemukan titik keseimbangan yang adil dan kontekstual bagi Indonesia.
Perspektif Hukum dan Ruang Evaluasi
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya pernah menyatakan bahwa ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Artinya, secara yuridis formal, keberadaan ambang batas dibenarkan selama tidak secara nyata melanggar konstitusi.
Namun kebijakan hukum terbuka bukan berarti kebijakan yang kebal dari evaluasi publik. Justru dalam negara demokrasi, desain sistem harus terus dikaji, disempurnakan, dan disesuaikan dengan dinamika sosial.
Konstitusi memberi ruang perubahan melalui mekanisme legislasi dan pengujian yudisial. Artinya, memperdebatkan dan mengevaluasi sistem pemilu bukanlah tindakan anti-demokrasi. Sebaliknya, itu adalah wujud tanggung jawab konstitusional warga negara.
Menjaga Ruh Demokrasi, Menghapus Sekat yang Mengerdilkan Suara
Undang-undang boleh berubah. Angka ambang batas bisa dinaikkan atau diturunkan. Sistem dapat disempurnakan sesuai kebutuhan zaman. Namun satu hal yang tidak boleh dikorbankan adalah makna suara rakyat itu sendiri.
Demokrasi bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah perwujudan kedaulatan. Ketika aturan justru menciptakan sekat yang membuat jutaan suara sah kehilangan daya representasi, maka kita wajib bertanya dengan jujur: apakah sistem ini masih sepenuhnya berpihak pada rakyat?
Konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka seluruh instrumen hukum—termasuk undang-undang pemilu—harus tunduk pada prinsip tersebut. Aturan tidak boleh menjadi tembok yang membatasi aspirasi. Regulasi tidak boleh berubah menjadi penyaring yang mengerdilkan pilihan politik warga negara.
Stabilitas penting. Efektivitas pemerintahan penting. Tetapi demokrasi yang mengorbankan representasi luas demi efisiensi semata berisiko kehilangan legitimasi moralnya.
Bangsa ini dibangun atas semangat musyawarah dan gotong royong—bukan eliminasi dan eksklusi. Dalam tradisi kita, keputusan terbaik adalah yang merangkul sebanyak mungkin, bukan yang menyisakan terlalu banyak di luar pagar.
Karena itu, sistem politik harus terus ditata dengan keberanian moral dan visi progresif. Evaluasi bukan ancaman. Perubahan bukan pembangkangan. Justru itulah tanda demokrasi yang hidup dan matang.
Jangan sampai suara rakyat—yang lahir dari harapan dan kepercayaan—terbuang sia-sia karena aturan yang menjadi sekat demokrasi itu sendiri.
Jika demokrasi adalah amanah, maka menjaga agar setiap suara tetap bermakna bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban konstitusional dan tanggung jawab sejarah bangsa.
Penulis Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)
