MeKo || Jakarta
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pers memiliki peran sentral dalam membangun peradaban hak asasi manusia di Indonesia. Di tengah tantangan demokrasi dan derasnya arus informasi, media massa dinilai bukan hanya berfungsi menyampaikan berita, melainkan juga menjadi kekuatan strategis dalam menumbuhkan kesadaran publik tentang keadilan, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam paparannya, Pigai menekankan bahwa pembangunan HAM tidak akan berjalan kuat tanpa dukungan media dan komunitas pers. Menurut dia, pers mempunyai daya pengaruh besar dalam membentuk opini publik sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan negara dan suara masyarakat.
“Pers adalah salah satu kekuatan terbesar dalam membangun kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Karena itu pers menjadi pilar penting dalam pembangunan peradaban HAM di negara kita,” ujar Pigai.
Ia menjelaskan, pembangunan HAM harus dipahami secara luas, tidak hanya menyentuh ranah sipil dan politik, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks itu, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan berpihak pada nilai kemanusiaan.
Pigai juga menyinggung relasi antara pemerintah dan pers yang selama ini kerap dipersepsikan berjarak. Menurutnya, hubungan keduanya semestinya dibangun dalam semangat saling menghormati peran masing-masing. Pemerintah, kata dia, tetap menghargai independensi pers, namun di saat yang sama membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat literasi HAM di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program yang melibatkan kalangan jurnalis, antara lain kelas pendidikan HAM bagi wartawan serta kompetisi karya jurnalistik bertema hak asasi manusia. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif jurnalis dalam mengangkat isu-isu kemanusiaan sekaligus mendorong lahirnya karya jurnalistik yang memberi dampak sosial lebih luas.
Menurut Pigai, karya wartawan yang mengangkat penderitaan korban, menyoroti pelanggaran HAM, dan mendorong hadirnya keadilan layak mendapat perhatian dan apresiasi. Karena itu, ruang kolaborasi dengan komunitas pers dinilai menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan HAM nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa profesi jurnalis memiliki kontribusi besar dalam perlindungan hak asasi manusia. Ia menyebut wartawan bukan hanya pelapor peristiwa, tetapi juga bagian dari kekuatan sipil yang ikut mengawal akuntabilitas kekuasaan.
Nezar mengatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyatakan bahwa jurnalis adalah human rights defender atau pembela HAM. Pernyataan itu, menurut dia, menegaskan bahwa kerja jurnalistik memiliki posisi penting dalam membela masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan pelanggaran hak.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh pers dan organisasi media. Tampak hadir Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono yang didampingi jajaran Pengurus Pusat Pewarna Indonesia. Kehadiran kalangan pers dalam forum itu memperlihatkan dukungan terhadap upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan media dalam membangun peradaban yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia di Indonesia.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Pewarna Indonesia
