ITW Desak Pemerintah Siapkan “Panggung Demokrasi” Pasca Kerusuhan
Jakarta, 16 Oktober 2025 — Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera menyiapkan lokasi khusus sebagai “panggung demokrasi” guna menampung aspirasi masyarakat tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan aktivitas warga.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, menilai kerusuhan yang terjadi baru-baru ini akibat aksi unjuk rasa harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak demokratis warga negara, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerusakan fasilitas umum atau mengganggu aktivitas masyarakat.
“Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera menyiapkan panggung demokrasi sebagai wadah resmi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Edison dalam keterangan persnya, Kamis (16/10).
Ia menjelaskan, panggung demokrasi dapat menjadi ruang terbuka yang difasilitasi pemerintah, di mana kelompok masyarakat bisa menggelar aksi damai dengan aman dan tertib. Di lokasi tersebut, pihak-pihak yang menjadi sasaran aspirasi juga bisa dihadirkan agar dialog publik berlangsung konstruktif dan solutif.
“Kalau pemerintah serius, unjuk rasa dan penyampaian pendapat bisa berjalan kondusif tanpa menimbulkan kemacetan lalu lintas atau keresahan publik,” tegas Edison.
ITW menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan kepentingan umum. “Masyarakat sudah terlalu lama khawatir setiap kali aksi unras digelar, karena selalu berdampak pada kemacetan dan ketidaknyamanan. Panggung demokrasi akan menjadi solusi konkret menjaga demokrasi yang sehat dan damai,” tambahnya.
Edison berharap Pemprov DKI dapat segera merancang dan merealisasikan ide tersebut sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang demokrasi yang aman, tertib, dan produktif bagi seluruh warga.
