MeKo|| Bogor
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSPKEP) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Bogor melakukan aksi di Kantor Bupati Bogor. Mereka menolak kenaikan harga gas industri dan pembatasan kuota pemakaian gas yang dinilai merugikan buruh maupun pengusaha.
Ketua DPC FSPKEP Bogor, Mujimin, menyatakan aksi ini merupakan tindak lanjut dari keluhan para buruh dan pengusaha yang terkena dampak langsung kebijakan harga gas bumi. Menurutnya, kenaikan harga dan pembatasan kuota membuat biaya produksi meningkat, sehingga banyak buruh diliburkan tanpa upah.
“Ini keluhan nyata dari pengusaha dan buruh. Harga gas industri terlalu tinggi, kuota juga dibatasi. Dampaknya produksi tidak efisien, buruh jadi korban. Kami bahkan curiga ada mafia gas di Kementerian ESDM karena di dalam negeri saja pasokan terbatas, tapi tetap dilakukan ekspor,” ujar Mujimin, Jumat (28/8).
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025. Kebijakan ini menetapkan harga gas bumi sebesar USD 7 per MMBTU untuk bahan bakar dan USD 6,5 per MMBTU untuk bahan baku pada tujuh sektor industri: pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Namun, di lapangan, buruh menilai kebijakan itu justru menimbulkan beban baru.
Pada Rabu (27/8) malam, perwakilan buruh akhirnya bertemu langsung dengan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyatakan dukungannya terhadap aspirasi buruh.
“Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penyampaian aspirasi FSPKEP terkait harga gas industri yang tinggi dengan mengeluarkan rekomendasi. Namun, semua harus dijaga agar investor di Kabupaten Bogor tetap merasa kondusif,” ujar Rudy.
Rudy juga meminta agar persoalan yang terkait ketenagakerjaan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Dengan adanya dukungan dari Bupati, para buruh berharap suara mereka dapat diteruskan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, untuk segera mencari solusi yang berpihak kepada industri dan pekerja.
