MeKo || JAKARTA
Aktor yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019, Krisna Mukti, melontarkan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan kepekaan dan keseriusan dalam menangani bencana yang berdampak pada masyarakat, khususnya petani yang kehilangan tanaman produktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Krisna Mukti kepada awak media di Jakarta, Minggu (11/10/2026). Sorotannya muncul di tengah laporan kebakaran lahan di sejumlah wilayah Maluku Utara, termasuk Pulau Taliabu, yang berdampak terhadap lahan pertanian dan perkebunan warga.
Kritik Krisna juga menyinggung penyelenggaraan pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara di Alun-Alun Sofifi pada Sabtu (10/10/2026) malam. Perayaan tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan sejumlah pengisi acara dan pembagian hadiah bagi masyarakat.
Menurut Krisna, pemerintah provinsi semestinya memastikan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat menjadi prioritas, terutama ketika petani masih menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian akibat kebakaran.
“Pemimpin seharusnya hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Jangan sampai kemeriahan pesta justru lebih terlihat daripada keseriusan pemerintah daerah dalam menangani penderitaan rakyat,” ungkapnya.
Petani Membutuhkan Tindakan Nyata
Dampak karhutla di Maluku Utara menjadi persoalan serius karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Pulau Taliabu, laporan pada 11 Oktober 2026 menyebut sekitar 143 hektare lahan terbakar dan lebih dari 10.000 tanaman produktif milik warga terdampak. Pemerintah kabupaten setempat telah mengaktifkan enam posko penanganan dengan melibatkan personel gabungan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penanganan yang menyeluruh, mulai dari pemadaman api, pendataan kerugian, hingga pemulihan lahan dan bantuan bagi petani terdampak.
Krisna menyoroti bahwa kepemimpinan tidak cukup ditunjukkan melalui kegiatan seremonial atau penampilan di media sosial. Masyarakat membutuhkan respons konkret yang dapat dirasakan langsung, terlebih ketika bencana mengancam sumber penghidupan mereka.
“Jangan hanya hadir dalam perayaan, tetapi pastikan pemerintah juga hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Petani yang kehilangan tanaman produktif perlu mendapatkan perhatian dan kepastian pemulihan,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam kritik tersebut.
Sorotan ini ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar lebih serius mengevaluasi prioritas penanganan karhutla dan memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait berjalan efektif.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan kebakaran, bantuan yang telah disalurkan, serta langkah pemulihan bagi warga terdampak.
Bagi masyarakat, khususnya petani cengkeh dan pala, persoalan tidak selesai ketika api berhasil dipadamkan. Pemulihan lahan dan keberlanjutan mata pencaharian menjadi kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian.
Kritik Krisna Mukti pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari kemeriahan perayaan daerah, melainkan juga dari kepedulian, tanggung jawab, dan tindakan nyata pemerintah dalam menghadapi kesulitan masyarakat.
