MeKo || JAKARTA
Pernyataan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik sebelum Pemilu 2029 menjadi sorotan setelah potongan videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video yang viral di media sosial Threads, Budi Arie terlihat duduk di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara silaturahmi. Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie menyampaikan pandangan mengenai dinamika politik dan kemungkinan terjadinya perubahan kekuasaan tanpa harus menunggu Pemilu 2029.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir, termasuk anggapan bahwa pandangan itu berkaitan dengan sikap politik Jokowi.
Namun, Budi Arie menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya merupakan analisa dan pendapat pribadi.
Hal itu disampaikan Budi Arie dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
“Ada tiga hal penting. Yang pertama, pernyataan yang berlaku akhir-akhir ini memang pernyataan saya pribadi. Analisa dan pernyataan saya pribadi,” kata Budi Arie.
Ia menegaskan, pernyataannya tersebut tidak berkaitan dengan sikap maupun pendapat Jokowi.
“Yang kedua, tidak ada kaitannya dengan Bapak Joko Widodo sebagai sebuah sikap atau pendapat. Jadi itu bukan pendapat dan sikap dari Pak Joko Widodo,” ujarnya.
Budi Arie juga menyatakan siap bertanggung jawab atas pandangan yang disampaikannya.
“Yang ketiga, saya ingin tegaskan bahwa saya bertanggung jawab penuh dan siap menerima segala konsekuensi akibat analisa dan pendapat saya tersebut,” katanya.
Bicara “Art of Possibility” dalam Politik
Budi Arie menjelaskan, politik memiliki apa yang disebut sebagai art of possibility atau seni kemungkinan. Menurutnya, seorang aktor politik maupun masyarakat perlu melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam dinamika politik.
Ia menekankan, membicarakan sebuah kemungkinan bukan berarti menginginkan atau mendorong kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.
“Dalam politik itu kan ada namanya art of possibility, seni kemungkinan. Kita bisa bicara tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan atau dalam bahasa yang lebih lugas disebut kira-kira keadaan,” jelasnya.
Menurut Budi Arie, analisa tersebut lebih ditujukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jika manakala ada hal-hal yang di luar kendali kita, tentu saja kita sudah lebih mengantisipasi atau bersiap,” ujarnya.
Ia juga membantah jika pernyataannya dimaksudkan sebagai ajakan untuk melakukan tindakan di luar jalur konstitusional.
“Bukan ajakan loh, analisa. Beda kan? Saya enggak berusaha meng-encourage atau mengajak,” tegasnya.
Soroti Dinamika Gerakan Masyarakat
Budi Arie menyebut munculnya berbagai gerakan masyarakat dan mahasiswa belakangan ini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati.
Ia menilai, partisipasi masyarakat dalam demokrasi merupakan sesuatu yang positif. Namun, pemerintah juga perlu memberikan respons yang tepat agar dinamika tersebut tidak berkembang menjadi persoalan baru.
“Ada kegelisahan soal dinamika masyarakat. Ada tren baru gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Ini harus kita kelola. Fenomena baru ini belum tentu juga ada yang menggerakkan. Tapi kesadaran itu muncul dari masyarakat,” katanya.
Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merespons dan melayani aspirasi tersebut.
“Rakyat pasti kalau ada masalah mengeluh. Tugas rakyat mengeluh. Tugas pemerintah adalah menjawab dan melayani keluhan-keluhan rakyat tersebut,” tutur Budi Arie.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil respons yang justru kontraproduktif terhadap persoalan yang sedang berkembang.
“Responnya harus pas. Jangan malah memberi respon yang kontraproduktif bagi penyelesaian dan solusi permasalahan itu sendiri,” katanya.
Tegaskan Jokowi Tidak Menyampaikan Sikap soal Pernyataannya
Budi Arie juga meluruskan anggapan bahwa pernyataannya dalam video tersebut merupakan pesan tersirat dari Jokowi karena disampaikan ketika dirinya duduk bersebelahan dengan mantan presiden tersebut.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan acara silaturahmi dalam rangka kemerdekaan bersama Jokowi dan para relawan.
Menurutnya, ia tidak mengetahui siapa yang merekam percakapan tersebut hingga kemudian potongan videonya beredar luas.
“Saya juga tidak tahu siapa yang merekam awalnya. Saya juga tidak tahu. Tidak pernah memerintahkan untuk merekam,” ungkapnya.
Budi Arie menegaskan, Jokowi hanya berada di dekatnya ketika dirinya menyampaikan pandangan tersebut dan tidak memberikan pernyataan yang menunjukkan dukungan terhadap analisa itu.
“Memang kebetulan saya bicara di sebelahnya Pak Jokowi, tapi itu pendapat pribadi saya, bukan pendapat dan sikap Pak Jokowi,” tegasnya.
Budi Arie mengatakan, dalam pertemuan tersebut Jokowi justru menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi dan situasi nasional.
“Pak Jokowi menyampaikan kepada kita semua bahwa kondisi baik-baik saja. Ekonomi masih tumbuh sekitar 5 persen, inflasi masih terkendali,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Jokowi memberikan tanggapan langsung atas pernyataan tersebut, Budi Arie menjawab tidak.
“Enggak. Beliau menyampaikan dalam akhir pertemuan bahwa semua kondisi baik-baik saja,” katanya.
Baramuda 08: Jangan Politisasi Pernyataan
Sementara itu, Ketua Umum DPP Baramuda 08, Rhesa Yogaswara, turut memberikan penjelasan terkait video yang beredar tersebut.
Rhesa mengapresiasi Budi Arie yang memberikan klarifikasi secara langsung kepada publik. Menurutnya, potongan video yang beredar dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila tidak dilihat secara utuh.
“Kami mengapresiasi keberanian Pak Budi Arie untuk menyampaikan kepada publik atas video yang viral itu,” kata Rhesa.
Ia menilai, dinamika politik dan stabilitas pemerintahan perlu dijaga bersama. Karena itu, menurutnya, pernyataan yang keluar di ruang publik perlu dipahami secara utuh dan tidak dipolitisasi.
Rhesa juga menegaskan bahwa pihaknya sebagai relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto akan terus mengawal program pemerintah, termasuk visi dan misi yang dijalankan pemerintahan saat ini.
Menurut dia, potongan video yang beredar tidak semestinya langsung ditafsirkan sebagai sikap politik pihak tertentu.
Budi Arie: Demokrasi dan Konstitusi Jadi Jalan Utama
Menutup keterangannya, Budi Arie kembali menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mendorong adanya percepatan Pemilu 2029.
Ia mengatakan, pembicaraan mengenai kemungkinan politik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi dan konstitusi.
“Jalan kita tetap dua. Intinya demokrasi dan konstitusi,” ujarnya.
Budi Arie mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman sejarah pada periode 1997–1999 yang menunjukkan bagaimana dinamika politik dapat berkembang di luar perkiraan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menyikapi perkembangan situasi dengan kepala dingin.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam demokrasi tidak seharusnya dipandang sebagai permusuhan.
“Demokrasi ini harus kita tingkatkan kualitasnya. Kebebasan pendapat kita jaga dan kita harus menyikapi serta merayakan perbedaan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Menurut Budi Arie, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, selama dilakukan dengan menghormati aturan dan ketertiban umum.
“Masyarakat boleh berpendapat, menyampaikan aspirasi. Yang penting tetap jalan demokrasi dan konstitusi, sesuai aturan dan juga menghormati serta menjaga ketertiban umum. Jangan anarkis dan tetap jaga kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
