MeKo || Bogor, 4 Juli 2026
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) secara resmi melantik kepengurusan Kota Bogor untuk masa bakti 2026–2031. Acara pelantikan berlangsung di Aula Gedung Paseban Sri Baduga I, Sabtu siang, dan dihadiri unsur pemerintah daerah serta perwakilan pedagang pasar.
Dalam keterangannya kepada media, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan harapan besar agar kehadiran pengurus baru ini dapat melancarkan komunikasi antara pedagang dan pemerintah kota. “IKAPPI yang baru terbentuk diharapkan menjadi jembatan yang memperlancar hubungan kerja sama. Hal ini sangat penting karena kita sedang berusaha mengembalikan marwah pasar sebagai tempat utama bertransaksi jual beli,” tuturnya
Ia menambahkan bahwa pasar yang dibangun dengan investasi besar perlu diisi dan dihidupkan secara optimal. Salah satu tantangannya adalah persaingan harga dengan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak menanggung biaya sewa tempat dan listrik. Menurutnya, solusinya adalah mengakomodasi PKL agar masuk ke dalam lingkungan pasar.
“Contoh nyata terlihat di Pasar Jambu 2. Kita telah menampung sejumlah pedagang kuliner yang sebelumnya berdagang di luar. Sekarang mereka memiliki alamat tetap, tidak lagi merasa terganggu, dan mendapatkan tarif yang terjangkau. Bahkan, setelah masuk pasar, mereka berkesempatan mengakses Kredit Usaha Rakyat Sentaral mengikuti pelatihan dari dinas terkait,” jelas Wali Kota.
Ia juga menyampaikan kondisi pasar lain di Kota Bogor. Dari total 14 pasar yang dikelola pemerintah dengan sekitar 9.000 pedagang, masih ada ruang kosong — misalnya di Pasar Jambu 2 yang masih memiliki kapasitas sekitar 500 kios tersedia. Sementara itu, Pasar Gembrong sudah beroperasi 24 jam dan akan diperluas lahan parkirnya dengan membongkar sejumlah ruko untuk kebutuhan tempat parkir serta penampungan pedagang tambahan.
Untuk menarik minat pedagang, Pemkot Bogor menawarkan paket insentif: biaya sewa Rp1 juta untuk tiga bulan pertama. “Kita amati pola responnya — jika diberikan gratis malah kurang antusias, tapi dengan harga terjangkau justru banyak yang berminat. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan berdagang di pasar secara tertib,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum IKAPPI Pusat Abdul Rahman Suri menegaskan peran organisasi dalam melindungi keberadaan pasar tradisional di seluruh Indonesia. “Pelantikan ini menandai komitmen kami melindungi pedagang dari pungutan liar, risiko kebakaran, serta penggusuran yang tidak jelas jalurnya. Kami sangat mengapresiasi acara ini diselenggarakan di lingkungan pemerintah kota, yang menunjukkan niat baik untuk bekerja sama,” katanya.
Ia juga menyoroti stabilisasi harga pangan sebagai prioritas utama. “Kami mendorong agar harga beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lain segera distabilkan. Saat ini tercatat ada 14.320 pasar tradisional di Indonesia yang jumlahnya terus menyusut karena kondisi ekonomi. Di Kota Bogor, kami ingin!! membalikkan tren itu dengan memperkuat ekonomi lokal,” ujar Suri.
Ketua IKAPPI DPD Kota Bogor yang baru dilantik, Eliy Murni Caniago, menjelaskan fokus kerja jangka pendek dan panjang. “Tugas kami adalah menjembatani aspirasi pedagang dengan Pemkot, terutama dalam penyelesaian masalah penataan PKL. Kami mengusulkan skema bertahap: awalnya gratis atau diskon, lalu disesuaikan secara bertahap hingga tarif normal,” jelasnya.
Selain itu, pengurus baru juga akan mendorong transformasi digital. “Pedagang tidak hanya berdagang secara konvensional, tapi juga dibekali kemampuan menjual secara daring agar jangkauan pasar lebih luas dan pendapatan meningkat. Semua langkah ini bertujuan agar kesejahteraan pedagang terjaga sekaligus menciptakan Kota Bogor yang tertib, bersih, dan indah,” pungkas Eliy.(imas
