Humas PWRI Kab. Bogor Minta Masyarakat Miskin Yang Gunakan Jamkesda Saat Sakit Langsung di Jadikan Peserta JKN PBI
Kabupaten Bogor – mediakoran.com
DPD PKS Kabupaten Bogor menggelar Webinar yang bertema Kondisi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bogor, dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bogor, dr. Agus Fauzi, M.Kes. Anggota Komisi 4 DPRD Kab. Bogor, H. Teguh Widodo dan Humas Persatuan Wartawan Republik Indonesia Bogor Heri Irawan,SE. Jum’at, (17/9/2021).
Dalam pemaparannya Heri menyampaikan 6 kendala Jaminan Kesehatan di Kab. Bogor. “Saat ini kami masih banyak menemukan masyarakat miskin yang sakit namun belum menjadi peserta JKN, ataupun sudah menjadi peserta JKN namun menunggak iuran, sehingga saat masyarakat tersebut sakit, tidak memiliki jaminan kesehatan dan kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan” kata Heri.
Heri berharap, agar masyarakat yang sakit dan menggunakan Jamkesda sebagai Jaminannya langsung didaftarkan sebagai peserta bpjs kesehatan penerima bantuan iuran kabupaten bogor.
“Jadi saran dan harapan kami, jika ada masyarakat yang tidak mampu dan dirawat inap di rumah sakit dengan Jamkesda, otomatis didaftarkan sebagai PBI pada bulan berikutnya, agar memiliki jaminan kesehatan dan anggaran juga lebih hemat dan untuk buruh yang di off, habis kontrak atau PHK tetap dijamin BPJS kesehatan” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Agus Fauzi, M.Kes menyampaikan “itu masukan bagus dan kita perlu diskusi lebih lanjut ya” jawabannya.
dr Agus juga menerangkan sebetulnya dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kab.Bogor untuk tahun 2023 kita sudah menyusun untuk universal health covarige (UHC). ” jadi memang uhc itu seluruh penduduk kabupaten bogor, tapi kita memang bertahap 2019 target kita 76,81% tahun 2020 76,8, tahun 2021 80%, tahun 2022 83% dan 2023 86% jadi ini harapannya”. Kata dr. Agus.
Masih kata dr. Agus, “Kalau PBI melalui pendataan, dengan validasi data, jika dia tidak mampu, miskin, dia akan di laporkan SKTM dan bisa jadi PBI” tambahnya.
Diakhir Anggota Komisi 4 DPRD Kab. Bogor F-PKS, H.Teguh Widodo menyampaikan ” kita optimis bisa melaksanakan uhc asal ada Political Will ya, gak perlu saya nunggu jadi Bupati, insyaallah sudah bisa dan didukung oleh semua pihak” terangnya.
Ia juga mengkritisi terkait proyek-proyek yang kira-kira tidak menaikkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) agar dikuarangi.
Acara dipandu oleh H. Achmad Fathoni, ST Anggota Komisi 3 DPRD Kab. Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik DPD PKS Kab. Bogor.
(Red)
